Hasil dan Isi Konferensi Meja Bundar (KMB) serta Tujuannya

Konferensi meja bundar merupakan salah satu upaya bangsa Indonesia dalam upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, diantara banyak perundingan dan perjanjian.

Konferensi Meja Bundar (KMB)

Konferensi Meja Bundar dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus - 2 November 1949. Konferensi Meja Bundar dilaksanakan sebagai kelanjutan dari konflik Indonesia-Belanda setelah Kemerdekaan Indonesia.

Tokoh Konferensi Meja Bundar

Delegasi yang hadir dalam KMB.
a. Delegasi RI : Drs. Moh. Hatta
b. Delegasi BFO : Sultan Hamid
c. Delegasi Belanda : Mr. Van Maarseven
d. Wakil UNCI : Chritchley

Isi Konferensi Meja Bundar

Isi Konferensi Meja Bundar adalah sebagai berikut.

a. Indonesia menjadi negara federal dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS).

b. Hutang bekas pemerintah Hindia Belanda ditanggung oleh RIS.

c. RIS dan kerajaan Belanda bergabung yang merupakan Uni Indonesia-Belanda di bawah Ratu Belanda sebagai Kepala Uni.

d. Pengakuan kedaulatan dilaksanakan akhir tahun 1949.

e. Penyerahan Irian Barat dilaksanakan satu tahun setelah KMB.

Hasil Konferensi Meja Bundar

• Serah terima kedaulatan dari pemerintah kolonial Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, kecuali Papua bagian barat. 

Indonesia ingin agar semua bekas daerah Hindia Belanda menjadi daerah Indonesia, sedangkan Belanda ingin menjadikan Papua bagian barat negara terpisah karena perbedaan etnis.
Konferensi ditutup tanpa keputusan mengenai hal ini. Karena itu pasal 2 menyebutkan bahwa Papua bagian barat bukan bagian dari serahterima, dan bahwa masalah ini akan diselesaikan dalam waktu satu tahun.

• Dibentuknya sebuah persekutuan Belanda-Indonesia, dengan monarch Belanda sebagai kepala negara

• Pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat

Foto: Dokumentasi Konferensi Meja Bundar

Dalam KMB terdapat masalah-masalah yang sulit dipecahkan, beberapa masalah itu adalah sebagai berikut.

a. Masalah istilah pengakuan kedaulatan dan penyerahan kedaulatan. Indonesia menghendaki penggunaan istilah pengakuan kedaulatan, sedangkan Belanda menghendaki istilah penyerahan kedaulatan.

b. Masalah Uni Indonesia-Belanda. Indonesia menginginkan agar sifatnya hanya kerja sama yang bebas tanpa adanya organisasi permanen. Sedangkan Belanda menginginkan kerja sama yang luas dengan organisasi yang luas pula

c. Masalah hutang. Indonesia hanya mengakui hutang-hutang Hindia-Belanda sampai menyerahnya Belanda kepada Jepang. Sebaliknya Belanda berpendapat bahwa Indonesia harus mengambil alih semua kekayaan maupun hutang Hindia belanda sampai saat itu, termasuk biaya perang kolonial terhadap Indonesia.